Menyelusuri Sejarah Galangan Kapal

Setelah kemerdekaan nasional, tepatnya pada 1951, beberapa warga Indonesia mulai mendirikan galangan kapal baja, Carya Shipyard, Jakarta, dan mulai membangun kapal baja hingga 500 ukuran DWT. Meskipun galangan kapal ini berukuran kecil, tonggak sejarah industri kapal Indonesia telah ditancapkan.

Hal tersebut bukan tidak terekam dalam jejak sejarah Indonesia, namun hanya belum dipublikasikan secara masif ke seluruh rakyat Indonesia. Betapa pentingnya industri perkapalan di negara beribu-ribu pulau ini, baik melalui kurikulum pendidikan di sekolah, maupun kegiatan yang berbasis kemaritiman.

Menurut salah satu pendiri Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Wasono, industri perkapalan nasional awalnya hanya bekas industri perbaikan kapal milik pemerintah penjajah Hindia Belanda. Baru setelah merdeka, seluruh industri tersebut jatuh ke tangan pemerintah Indonesia.

“Pada waktu itu, sebelum tahun 1965, ada dua jenis atau dua bentuk organisasi galangan kapal. Galagan kapal pemerintah (BUMN) dan galangan kapal yang dikelola swasta,” ujar Wasono kepada JMOL saat ditemui di rumahnya, Kamis (1/5) di Jalan Hang Lekiu V No 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Pak Sularto yang Dirut Galangan Tirta Jaya sebelum tahun 1968 membentuk organisasi Gabungan Galangan Indonesia/GGI, ” katanya.

“Sebelum tahun 1965 belum ada direktorat khusus yang menangani industri perkapalan. Oleh Dekrit Presiden Soekarno maka pada tahun 1965 dibentuklah Departemen Industri Maritim yang dipimpin oleh Pak Mardanus,” tutur Wasono.

Pada saat itu, Departemen Industri Maritim, termasuk Departemen Perhubungan Laut, dan Departemen Perikanan & Pengolahan Laut. Masing-masing dipimpin seorang menteri dan dibawahi oleh Menko Kemaritiman, Ali Sadikin, dalam Kabinet Orde Lama, Dwikora I. Menko Maritim langsung menjadi Menteri Perhubungan Laut, sedangkan Departemen Industri Maritim dipimpin Menteri Mardanus, dan Departemen Perikanan & Pengolahan Laut oleh Menteri Hamzah Atmohandoyo.

“Iperindo pada awalnya dibentuk oleh Departemen Industri Maritim. Menteri Mardanus menunjuk beberapa orang, termasuk saya, agar galangan-galangan kapal di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, berada pada satu organisasi resmi, ” ungkap Wasono.

Pada saat Iperindo telah dibentuk, Wasono menjabat sebagai Sekjen Iperindo dari awal terbentuknya hingga tahun 1993.

Engineer Perkapalan

Dicatat Iperindo, pada 1950-1955, banyak mahasiswa Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk arsitektur angkatan laut modern dan rekayasa kelautan ke Belanda, Inggris, Jerman, Swedia, Italia, Yugoslavia, Polandia, Rusia, dan Jepang. Kelompok pertama lulusan kembali ke Indonesia pada 1957.

“Awal kemerdekaan tidak ada satu pun sarjana teknik perkapalan. Alangkah sedihnya pada waktu itu, sekolahnya tidak ada. Baru tahun 1960 lah Sarjana Perkapalan yang dikirim Presiden Soekarno keluar negeri pulang untuk membangun negeri. Lima belas tahun setelah merdeka, baru kita punya Sarjana Teknik Perkapalan,” ucap Wasono.

Menurut Wasono, Penjajah Belanda memang cerdik. Mereka tidak membangun sekolah maritim di Indonesia, sehingga tidak ada seorang pun yang ahli dalam bidang perkapalan dan kepelautan. Mereka takut kalau Indonesia melawan penjajahan dan menguasai teknologi. Belanda pun menghilangkan pengetahuan perkapalan dan maritim.